Misterius.co.id — Pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tak lagi sekadar wacana kebijakan. Di balik angka-angka fiskal, kebijakan ini mulai dibaca sebagai sinyal peringatan bagi masa depan pembangunan kota-kota di Indonesia. Kekhawatiran itu mengemuka dalam forum APEKSI Outlook 2025 yang mempertemukan para wali kota se-Indonesia di Bandar Lampung.
Dalam forum tersebut, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, yang hadir sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V APEKSI Kalimantan, menyampaikan kegelisahan banyak kepala daerah menghadapi menyempitnya ruang fiskal akibat berkurangnya aliran dana dari pusat.
Menurut Edi, APEKSI Outlook 2025 bukan hanya ajang evaluasi tahunan, melainkan ruang kontemplasi bersama atas tantangan perkotaan yang kian kompleks. Mulai dari persoalan lingkungan, keberlanjutan infrastruktur, hingga kemampuan daerah bertahan di tengah tekanan kebijakan fiskal nasional.
“Isu yang dibahas cukup luas, terutama dampak pengurangan TKD. Ini bersinggungan langsung dengan persoalan klasik perkotaan seperti genangan, sampah, sanitasi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Edi usai menyampaikan pidato di forum tersebut, Sabtu (20/12/2025).
Tak hanya itu, forum juga menyinggung kesiapan pemerintah kota dalam mendukung program-program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih—program yang di satu sisi strategis, namun di sisi lain menuntut kesiapan anggaran dan tata kelola daerah.
Edi tak menampik, kebijakan pengurangan TKD berpotensi menjadi beban serius bagi pemerintah kota. Ruang fiskal yang menyempit dikhawatirkan akan memengaruhi kesinambungan pembangunan serta kualitas pelayanan publik jika tidak diantisipasi dengan strategi yang matang.
Namun di tengah tekanan tersebut, Edi melihat adanya peluang untuk mengubah pola lama ketergantungan daerah terhadap dana pusat. Ia menilai kondisi ini harus dijawab dengan pendekatan baru dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan pembangunan.
“Ini tantangan besar, tapi sekaligus momentum. Pemerintah kota harus mulai berani mencari jalan lain agar pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.
Salah satu jalan yang ditawarkan adalah mendorong iklim investasi melalui transformasi pelayanan publik. Pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan dinilai menjadi kunci untuk menggerakkan ekonomi daerah sekaligus memperkuat kemandirian fiskal.
“Kuncinya ada pada investasi. Kalau pelayanan publik dibenahi, investasi masuk, ekonomi bergerak, dan kota bisa bertahan bahkan berkembang di tengah keterbatasan fiskal,” imbuhnya.
Lebih jauh, Edi memastikan berbagai pandangan dan kegelisahan para wali kota dalam forum APEKSI Outlook 2025 tidak akan berhenti sebagai diskusi. Seluruh aspirasi akan dirumuskan melalui APEKSI untuk disampaikan sebagai rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat.
“Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penggalian sumber-sumber pendapatan baru harus dilakukan, tentu tanpa mengorbankan pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan,” tegasnya.
Forum APEKSI Outlook 2025 pun menjadi penanda: di tengah pengurangan TKD, kota-kota dituntut lebih mandiri, lebih kreatif, dan lebih berani membaca arah masa depan pembangunan mereka sendiri.
