Bupati Dedi Irawan Tegaskan Transformasi Tata Kelola Guru pada HUT PGRI dan HGN 2025

Bupati Dedi Irawan Tegaskan Transformasi Tata Kelola Guru pada HUT PGRI dan HGN 2025

Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, memimpin upacara peringatan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2025, Selasa, 25 November 2025. Dok: Ist

Misterius.co.id — Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2025 di SMPN 1 Krui, Selasa (25/11/2025).

Dalam momentum tersebut, Bupati menyampaikan berbagai kebijakan strategis pemerintah pusat terkait transformasi tata kelola guru yang dinilai menjadi langkah monumental bagi dunia pendidikan Indonesia.

Upacara turut dihadiri Wakil Bupati Irawan Topani, anggota DPRD Ali Yudiem, jajaran Forkopimda, serta pengurus PGRI Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam amanatnya, Bupati Dedi Irawan kembali menegaskan pentingnya peran guru sebagai pilar utama pendidikan. Ia menekankan filosofi tema peringatan tahun ini, “Guru Hebat, Indonesia Kuat.”

“Guru hebat adalah guru yang mengajar dengan hati, menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Tidak ada Indonesia yang kuat tanpa guru yang hebat,” ujar Bupati.

Sentralisasi Tata Kelola Guru

Bupati kemudian menjelaskan langkah strategis pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan klasik dalam tata kelola guru, seperti ketimpangan distribusi, kekurangan formasi di daerah 3T, hingga masalah keterlambatan pembayaran tunjangan.

Salah satu kebijakan besar yang tengah difinalisasi adalah sentralisasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan.

“Kemendikdasmen bersama DPR dan kementerian/lembaga terkait sedang memfinalisasi langkah strategis ini untuk menuntaskan masalah struktural yang selama ini membebani para pendidik,” jelasnya.

Ia merinci tiga manfaat utama dari kebijakan tersebut:

  1. Kesejahteraan Merata
    Pengelolaan ASN guru ditarik ke pusat sehingga tidak ada lagi disparitas ataupun keterlambatan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil).

  2. Redistribusi yang Lebih Adil
    Pemerintah pusat dapat memetakan dan menempatkan kebutuhan guru secara optimal, termasuk pemenuhan guru kompeten untuk sekolah di daerah 3T.

  3. Penyelesaian Status Honorer
    Sentralisasi menjadi solusi struktural jangka panjang untuk menyelesaikan persoalan status dan formasi guru honorer yang selama ini sangat bergantung pada anggaran daerah.

Kebijakan ini adalah komitmen nyata pemerintah untuk melindungi dan memuliakan profesi guru. Harapannya, guru dapat fokus mendidik tanpa terbebani urusan administrasi yang berlarut-larut,” tegas Bupati.

Dedi menambahkan bahwa langkah sentralisasi tersebut selaras dengan empat program prioritas Kemendikdasmen tahun 2025, yaitu: wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pendidikan vokasi, penguatan literasi dan karakter, serta inovasi pembelajaran berbasis digital.

Ajak Guru Beradaptasi

Menutup amanatnya, Bupati mengajak seluruh guru untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kompetensi di tengah perubahan zaman.

“Kami tidak meminta guru bekerja lebih keras, tetapi bekerja lebih cerdas, fokus, dan bermakna. Pemerintah akan terus berupaya menghapus berbagai hambatan struktural yang menghalangi potensi Anda. Mari jadikan Hari Guru Nasional 2025 sebagai momentum memperbarui janji kepada bangsa,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan