Misterius.co.id — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan pentingnya hilirisasi komoditas dan penguatan kedaulatan pangan sebagai kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Hal tersebut disampaikannya saat menerima kegiatan Praktek Kerja Dalam Negeri (PKDN) Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg ke-35 Tahun 2026 di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 15 April 2026.
Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Polri, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi inklusif.
Dalam paparannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa Lampung memiliki posisi strategis sejak dahulu sebagai jalur perdagangan internasional. Ia menyebut hubungan dagang dengan Tiongkok telah terjalin sejak era Kerajaan Sekala Brak hingga masa Cheng Ho.
Selain itu, posisi geografis Lampung sebagai penghubung Pulau Sumatera dan Jawa menjadikannya sebagai simpul distribusi utama dalam rantai pasok nasional, terutama untuk komoditas pangan.
“Sumatera sebagai pusat produksi dan Jawa sebagai pusat konsumsi menjadikan Lampung berada di posisi kunci dalam rantai pasok nasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur memaparkan potensi besar Lampung di sektor pertanian dan perkebunan dengan luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare. Komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan singkong menjadi penopang utama, bahkan Lampung dikenal sebagai pengekspor kopi terbesar di Indonesia serta produsen nanas terbesar dunia dengan kontribusi sekitar 23 persen produksi global.
Namun demikian, ia mengakui masih adanya tantangan dalam rantai distribusi yang panjang dan belum berpihak kepada petani, sehingga keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pelaku di sektor hilir.
“Dulu harga gabah di tingkat petani sangat rendah, sementara di konsumen tinggi. Ketimpangan ini yang menyebabkan kemiskinan di wilayah pedesaan,” jelasnya.
Gubernur Mirza juga mengungkapkan bahwa perubahan mulai terlihat sejak adanya kebijakan nasional yang mendorong kenaikan harga gabah dan jagung. Dampaknya, pendapatan petani meningkat hingga dua kali lipat dan turut meningkatkan daya beli masyarakat.
Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi Lampung kini mendorong hilirisasi komoditas melalui program “Desaku Maju”, salah satunya dengan pembangunan fasilitas pengering (dryer) di tingkat desa.
“Selama ini petani menjual dalam kondisi basah. Dengan pengeringan di desa, nilai tambah bisa langsung dinikmati petani,” ujarnya.
Selain itu, pengembangan pupuk organik berbasis limbah desa juga terus digalakkan guna meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Di sektor energi, Lampung memiliki potensi besar mulai dari energi panas bumi, tenaga surya, hingga bioenergi berbasis singkong. Pemerintah daerah pun berupaya membuka hambatan investasi guna mengoptimalkan potensi tersebut.
Gubernur menegaskan bahwa ke depan, peran negara sangat penting dalam mengatur tata niaga agar distribusi manfaat ekonomi lebih merata.
“Selama ini pemerintah terlalu fokus pada APBD, padahal 90 persen ekonomi ada di sektor riil. Di sinilah negara harus hadir sebagai regulator agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas,” pungkasnya.
Sementara itu, Chuszaini Patoppoi menyampaikan bahwa kegiatan PKDN peserta didik Sespimti Polri bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan strategis dalam mendukung agenda nasional, khususnya di bidang pangan, energi, dan ekonomi inklusif.
Ia menjelaskan bahwa selama berada di Lampung, para peserta telah melakukan berbagai kegiatan, mulai dari kunjungan ke pelabuhan, diskusi kelompok terarah (FGD) bersama stakeholder seperti Bank Indonesia, OJK, Bulog, dan BPS, hingga peninjauan langsung ke lembaga pemasyarakatan perempuan untuk melihat potensi UMKM warga binaan.
“Kami melihat Lampung memiliki potensi luar biasa, baik di sektor pangan maupun ekonomi kreatif. Ini menjadi bahan pembelajaran penting bagi para peserta didik dalam merumuskan kebijakan strategis ke depan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan aparat dalam mendukung program pertanian seperti penanaman jagung dan padi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional.
