Misterius.co.id — Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi yang terukur, sekaligus mendukung program strategis nasional di sektor perumahan.
Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Program 3 Juta Rumah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang diikuti secara virtual dari Ruang Command Center Lt.2 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin, 13 April 2026.
Rapat tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, bersama jajaran Forkopimda dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebagai wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), pada minggu kedua April 2026, Provinsi Lampung mencatatkan deflasi sebesar 0,88 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh sejumlah komoditas utama seperti daging sapi, cabai rawit, dan daging ayam ras.
Capaian tersebut menjadi indikator positif atas efektivitas langkah pengendalian inflasi yang dilakukan secara konsisten oleh pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Meski demikian, Pemprov Lampung tetap mewaspadai dinamika harga di tingkat kabupaten/kota. Tercatat Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesawaran masuk dalam 10 daerah dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di Sumatera, masing-masing sebesar 2,33 persen dan 1,24 persen. Selain itu, Kabupaten Lampung Utara juga mengalami kenaikan harga beras medium sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Secara nasional, inflasi Maret 2026 tercatat sebesar 0,41 persen (month-to-month), didorong oleh kelompok makanan, minuman, tembakau, serta sektor transportasi. Komoditas seperti cabai, beras, telur, dan daging ayam ras masih menjadi penyumbang utama inflasi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Lampung terus mengoptimalkan berbagai strategi, mulai dari pemantauan harga harian, penguatan distribusi pangan, hingga peningkatan produksi komoditas strategis.
Pemerintah juga mendorong percepatan pengembangan kawasan aneka cabai seluas 300 hektare serta pemanfaatan anggaran daerah untuk memperluas sentra produksi guna mengatasi defisit cabai rawit dan cabai besar yang masing-masing mencapai ribuan ton.
Selain itu, stabilisasi pasokan pangan dilakukan melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog yang telah terealisasi sebanyak 1.742 ton, serta distribusi Minyakita yang mencapai 2,7 juta liter di seluruh wilayah Lampung.
Tak hanya fokus pada inflasi, Pemprov Lampung juga aktif mendukung Program 3 Juta Rumah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Hingga saat ini, Provinsi Lampung telah mengusulkan pembangunan baru sebanyak 22.189 unit rumah serta peningkatan kualitas 10.434 unit rumah melalui Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU). Program ini menjadi bagian penting dalam pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Pemerintah daerah juga mendorong seluruh kabupaten/kota untuk mengintegrasikan program perumahan dalam perencanaan APBD tahun 2026 dan 2027 agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
Dengan sinergi yang kuat, langkah konkret di lapangan, serta komitmen berkelanjutan, Pemprov Lampung optimistis mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
