Misterius.co.id — Minimnya alokasi anggaran untuk sektor media di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pesisir Barat menuai sorotan. Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pesisir Barat, Ananda Yosan Perdana, menilai pemerintah daerah belum menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap keberlangsungan pers lokal.
Menurut Yosan, kondisi iklim pers di Pesisir Barat saat ini dinilai belum kondusif. Ia menyoroti adanya dugaan perlakuan tidak adil dalam penyaluran dukungan pemerintah daerah kepada organisasi media, khususnya terkait hibah dan kerja sama publikasi.
“Indikasinya terlihat dari adanya pemilahan dalam pemberian hibah. Ada organisasi media yang rutin mendapat dukungan, sementara yang lain seolah tidak diberi ruang yang sama,” ujarnya.
Kondisi tersebut dinilai memicu ketimpangan di kalangan insan pers. Sejumlah media merasa tersisih, sementara sebagian lainnya mendapatkan akses lebih besar terhadap anggaran pemerintah. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan serta merusak ekosistem pers yang sehat di daerah.
Di sisi lain, pemerintah daerah kerap berdalih keterbatasan anggaran disebabkan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Namun, berdasarkan data yang dihimpun, alokasi anggaran pada sejumlah pos lain justru tergolong besar.
Anggaran perjalanan dinas, baik dalam kota maupun luar daerah, mencapai sekitar Rp750 juta. Selain itu, belanja makan dan minum juga cukup tinggi, antara lain jamuan tamu rumah dinas kepala daerah sebesar Rp360 juta, open house Rp75 juta, rumah dinas wakil kepala daerah Rp240 juta, serta jamuan tamu Sekretariat Daerah mencapai Rp300 juta.
Jika dibandingkan, anggaran tersebut jauh lebih besar dibandingkan alokasi untuk publikasi media di Diskominfo Pesisir Barat yang hanya sekitar Rp360,5 juta per tahun.
“Ini menjadi pertanyaan. Mengapa anggaran perjalanan dinas dan jamuan lebih besar, sementara media sebagai pilar demokrasi justru minim perhatian,” kata Yosan.
Ia juga memaparkan bahwa jumlah media yang terverifikasi dalam kerja sama publikasi periode 2026–2030 di Kabupaten Pesisir Barat mencapai sekitar 434 media. Rinciannya terdiri dari 179 media siber, 84 surat kabar harian, 45 mingguan, 65 video streaming, 9 televisi, dan 52 bahan bacaan.
Dengan total anggaran publikasi sekitar Rp360,5 juta per tahun, jika dibagi rata, setiap media hanya menerima sekitar Rp830 ribu per tahun. Menurutnya, angka tersebut dinilai tidak realistis untuk menunjang operasional media.
“Dengan angka seperti itu, sulit bagi media untuk bertahan. Ini menunjukkan pemerintah daerah belum serius memperhatikan nasib pekerja pers,” tegasnya.
Selain itu, alokasi hibah untuk organisasi pers juga dinilai minim. Dari sekitar 10 organisasi pers yang ada di Pesisir Barat, hanya dua yang menerima hibah dengan total anggaran sekitar Rp35 juta.
Yosan menambahkan, angka belanja perjalanan dinas tersebut belum mencakup seluruh instansi di lingkungan pemerintah daerah. Jika diakumulasikan, nilainya diperkirakan jauh lebih besar dan semakin mempertegas ketimpangan prioritas anggaran.
Situasi ini dinilai memperkuat dugaan kurangnya transparansi dalam distribusi anggaran bagi insan pers.
Ia pun mendesak pemerintah daerah agar lebih adil dan terbuka dalam mengalokasikan anggaran, khususnya bagi media yang memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi dan menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Pers adalah mitra strategis pemerintah. Jika tidak diperhatikan, bukan hanya media yang terdampak, tetapi juga kualitas informasi yang diterima masyarakat,” pungkasnya.
