Misterius.co.id — Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Zukri Amin, M.P., membuka kegiatan Pelatihan Groundcheck (GC) Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Tahap II yang digelar di Ruang Rapat Payung Agung lantai empat, Jumat, 6 Maret 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Barat, Ervina Yolanda, S.ST.; para anggota PBI; serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam sambutan Bupati yang disampaikan Asisten II, dijelaskan bahwa Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan salah satu wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan jaminan perlindungan sosial kepada masyarakat kurang mampu. Program tersebut menjadi bentuk kepedulian sekaligus tanggung jawab pemerintah agar setiap warga negara memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak.
“Namun kita semua memahami, sebesar apa pun komitmen pemerintah, tanpa didukung oleh data yang akurat dan mutakhir, maka kebijakan yang baik pun berpotensi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, kegiatan groundcheck peserta nonaktif PBI ini memiliki arti yang sangat penting,” ujar Zukri Amin.
Ia menegaskan bahwa kegiatan groundcheck bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga keadilan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Menurutnya, para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pemerintah di lapangan. Mereka tidak hanya bertugas mengumpulkan data, tetapi juga menjadi representasi negara yang hadir langsung di tengah masyarakat.
“Ketelitian, kejujuran, dan integritas dalam menjalankan tugas akan sangat menentukan kualitas hasil yang kita peroleh,” katanya.
Zukri Amin juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan pelatihan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia agar proses verifikasi dan validasi data dapat berjalan objektif, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menambahkan bahwa kualitas data sangat menentukan kualitas kebijakan. Data yang akurat akan melahirkan keputusan yang tepat, dan keputusan yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, ia mengharapkan seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh serta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperdalam pemahaman teknis, memperkuat koordinasi, dan membangun komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.
“Marilah kita menjaga integritas, menjunjung tinggi kejujuran, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini merupakan bagian dari ikhtiar besar dalam mewujudkan Kabupaten Pesisir Barat yang lebih sejahtera, adil, dan bermartabat,” pungkasnya. (Amsiruddin)
