Misterius.co.id – Ketua DPC Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Pesisir Barat, Joni Irawan, menyoroti dugaan ketidakadilan yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfotiksan) Kabupaten Pesisir Barat terhadap organisasi media.
Joni menilai kebijakan pemerintah daerah melalui Kominfotiksan terkesan tebang pilih dan diskriminatif, khususnya dalam pemberian akses, kebijakan, hingga bantuan dana hibah kepada organisasi media.
“Sering kali muncul keluhan dari insan pers bahwa organisasi yang memiliki kedekatan politis dengan kepala daerah lebih mudah mendapatkan hibah, sementara yang lain terkesan dipersulit bahkan tidak mendapat sama sekali,” ujar Joni.
Ia juga mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, hanya dua organisasi pers yang diduga menerima dana hibah pada tahun 2026. Informasi tersebut, menurutnya, diperoleh melalui konfirmasi langsung dengan Antoni Wijaya, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfotiksan Pesisir Barat.
Menurut Joni Irawan, kondisi tersebut menunjukkan adanya perlakuan yang tidak adil terhadap organisasi media lain yang tidak memiliki kedekatan dengan pemerintah daerah.
“Ini seakan menunjukkan tidak adanya itikad baik dari pemerintah daerah untuk memberikan ruang yang adil bagi seluruh media. Seharusnya kepala daerah memberikan suri teladan yang baik, yakni adil, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris AJOI Pesisir Barat, Ridho, menilai pemerintah daerah belum menunjukkan komitmen dalam menciptakan keadilan bagi seluruh organisasi pers di wilayah tersebut.
“Keberpihakan pemerintah daerah dalam memberdayakan elemen masyarakat di dunia jurnalistik masih jauh dari harapan. Bahkan terkesan ada sistem pilih kasih yang tidak sepantasnya terjadi,” ujarnya.
Polemik ini diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar ke depan dapat bersikap lebih adil, transparan, dan akuntabel, serta tidak menimbulkan kesenjangan di kalangan organisasi media.
