Misterius.co.id — Beredarnya pemberitaan berjudul “Tak Terima Kritik, Istri Kades yang juga Anggota DPRD PDIP Diduga Lakukan Perbuatan Tidak Menyenangkan ke Warga” menuai perhatian publik. Namun, narasi yang disajikan dalam berita tersebut dinilai tidak berimbang dan sarat framing karena mengabaikan fakta penting berupa klarifikasi serta penyelesaian secara kekeluargaan yang telah dilakukan jauh sebelum berita itu diterbitkan.
Pemberitaan tersebut dinilai menggiring opini seolah-olah telah terjadi tindakan represif terhadap warga, tanpa menyajikan keterangan utuh dari seluruh pihak yang terlibat. Padahal, dalam praktik jurnalistik yang sehat, prinsip keberimbangan dan verifikasi merupakan hal mendasar yang tidak boleh diabaikan.
Fakta yang tidak disampaikan kepada publik adalah bahwa sekitar sebulan sebelumnya telah dilakukan klarifikasi terbuka terkait video viral yang sempat memicu kesalahpahaman di Desa Mulya Agung. Klarifikasi tersebut berujung pada perdamaian secara kekeluargaan yang disaksikan dan disepakati bersama oleh para pihak terkait.
Perdamaian tersebut tidak sekadar bersifat formalitas, melainkan merupakan bentuk penyelesaian sosial yang mengedepankan dialog, musyawarah, dan saling memahami. Bahkan, proses penyelesaian itu telah dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik. Oleh karena itu, muncul pertanyaan ketika isu lama kembali diangkat tanpa menyertakan konteks penyelesaian yang telah terjadi.
Penggunaan frasa “tak terima kritik” dalam judul berita dinilai sebagai opini yang dipaksakan, bukan kesimpulan berbasis fakta hukum. Kritik warga merupakan hak yang dijamin dalam sistem demokrasi, namun menyederhanakan persoalan sosial menjadi tudingan personal tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi menyesatkan pembaca.
Selain itu, penyematan istilah “diduga melakukan perbuatan tidak menyenangkan” tanpa adanya proses hukum atau laporan resmi yang diuji secara sah dinilai berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah. Media diingatkan agar tidak bertindak seolah-olah sebagai hakim sebelum adanya kepastian hukum.
Pemberitaan sepihak semacam ini tidak hanya berpotensi mencederai nama baik pihak yang diberitakan, tetapi juga memicu kegaduhan sosial yang sejatinya telah selesai. Mengangkat kembali konflik yang sudah didamaikan tanpa konteks lengkap dikhawatirkan justru membuka luka lama dan menyesatkan opini publik.
Pihak yang disebut dalam pemberitaan menegaskan bahwa tidak pernah ada upaya membungkam kritik warga, tidak ada tindakan intimidasi, serta tidak ada niat melanggar hukum. Seluruh persoalan telah diselesaikan secara musyawarah, terbuka, dan penuh tanggung jawab sosial.
Klarifikasi ini disampaikan sebagai bentuk hak jawab dan pelurusan fakta, bukan untuk menutup ruang kritik atau membatasi kebebasan pers. Namun ditegaskan bahwa kebebasan pers harus dijalankan seiring dengan tanggung jawab etik dan hukum, bukan dengan mengorbankan kebenaran demi sensasi.
Masyarakat pun diimbau untuk lebih cermat dan kritis dalam menyikapi setiap pemberitaan, terutama yang menggunakan judul bombastis tanpa menyajikan fakta secara utuh. Publik berhak memperoleh informasi yang benar, berimbang, dan tidak menyesatkan.
