Misterius.co.id — Pemerintah pusat kembali mengingatkan daerah agar tidak sekadar menjadi pelaksana administratif, tetapi mampu membaca peluang ekonomi dari setiap kebijakan nasional. Pesan itu mengemuka dalam forum Outlook APEKSI di Bandar Lampung, Minggu (21/12/2025).
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol Tomsi Tohir, menegaskan bahwa sejumlah program strategis pemerintah pusat sejatinya menyimpan potensi besar untuk menggerakkan ekonomi lokal—jika benar-benar disiapkan dan dimanfaatkan secara serius oleh pemerintah daerah.
“Kami melihat ada peluang besar. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada perencanaan daerah, tetapi juga pada kesiapan menyambut dan mengintegrasikan program pemerintah pusat,” ujarnya.
Salah satu program yang disoroti adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Tomsi, program ini tidak boleh berhenti pada urusan distribusi makanan, melainkan harus diposisikan sebagai ekosistem ekonomi baru di tingkat lokal.
“Dapur MBG harus jelas posisinya, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana warga sekitar bisa mengambil peran. Di situlah nilai ekonominya,” kata dia.
Ia menekankan pentingnya komunikasi antara pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan masyarakat sekitar. Tanpa koordinasi, keberadaan dapur MBG berisiko hanya menjadi proyek tertutup yang tidak berdampak signifikan bagi warga.
Lebih jauh, Tomsi mengingatkan potensi efek domino berupa kenaikan harga bahan pokok seperti sayur, telur, dan ayam. Tanpa kesiapan rantai pasok lokal, masyarakat justru bisa menjadi korban inflasi dari program yang sejatinya pro-rakyat.
“Kalau tidak dipersiapkan, masyarakat hanya merasakan kenaikan harga. Tapi kalau dikelola matang, ini bisa menjadi pengungkit ekonomi daerah,” ujarnya.
Selain MBG, program tiga juta rumah juga disebut sebagai peluang besar yang kerap gagal dimanfaatkan daerah akibat lemahnya inisiatif dan koordinasi lintas kementerian.
“Program ini sangat baik. Tapi daerah harus aktif menjemput bola, berkomunikasi, dan membangun koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,” kata Tomsi.
Program lain yang dinilai berpotensi menggerakkan ekonomi wilayah adalah Sekolah Rakyat. Keberadaan sekolah berasrama, terutama bagi kelompok desil terendah, dinilai bukan hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di sekitarnya.
“Bayangkan jika satu sekolah berasrama menampung seribu siswa. Dampaknya bukan hanya pendidikan, tetapi juga ekonomi di wilayah sekitar,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Kemendagri menilai bahwa tantangan utama pemerintah daerah bukan lagi soal keterbatasan program, melainkan kemampuan membaca arah kebijakan nasional dan menerjemahkannya menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
Forum APEKSI, menurut Tomsi, seharusnya menjadi ruang strategis untuk memastikan daerah tidak tertinggal dalam arus besar kebijakan pembangunan nasional—baik secara moral, maupun material.
