Misterius.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menjadi sorotan publik. Di tengah masifnya pembangunan infrastruktur, ratusan kontraktor justru terdampak penundaan pembayaran proyek. Nilai tunggakan yang belum diselesaikan Pemprov Jawa Barat tercatat mencapai Rp 621 miliar.
Penundaan pembayaran proyek senilai ratusan miliar rupiah ini bukan sekadar persoalan teknis anggaran. Fakta bahwa Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2025 hanya tersisa sekitar Rp 500 ribu menunjukkan adanya persoalan serius dalam manajemen kas pemerintah daerah. Kondisi tersebut menjadi cermin lemahnya perencanaan dan pengelolaan keuangan Pemprov Jawa Barat.
Di balik narasi bahwa kondisi fiskal masih terkendali, realitas penundaan pembayaran justru menimbulkan beban berat bagi kontraktor serta berpotensi mencoreng nama baik pemerintah daerah. Pembangunan yang digenjot tanpa pengelolaan kas yang solid dan terukur berisiko memunculkan gagal bayar atau wanprestasi, serta menjadi pelajaran penting bagi daerah lain.
Terkait hal tersebut, aktivis civil society Jawa Barat, Tody Ardiansyah Prabu, S.H., Ketua Umum Komunitas Jabar Unggul sekaligus Wakil Ketua Umum DPP FABEM-SM, menilai perlunya evaluasi serius terhadap gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat.
“Gubernur Jawa Barat harus memiliki terobosan baru dengan pemikiran out of the box dan pendekatan kontekstual. Jangan memandang tugas hanya sebatas rutinitas,” ujar Tody dalam keterangannya, Jumat, 9 Januari 2026.
Menurut Tody, gubernur saat ini dan ke depan dituntut mampu memprediksi tantangan fiskal serta kesejahteraan masyarakat Jawa Barat hingga akhir masa jabatan 2029. Kebijakan publik yang diambil, kata dia, seharusnya tidak semata berorientasi pada kebijakan populis atau terlihat dermawan, tetapi dijalankan secara tepat sasaran dan berbasis kebutuhan publik.
Ia menilai kerja teknokratis harus seimbang dengan strategi konkret untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah. Tody juga menyoroti pola komunikasi kepemimpinan yang dinilai terlalu bertumpu pada kanal media pribadi, tanpa melibatkan ekosistem media lokal sebagai mitra diskusi pembangunan.
“Media adalah jembatan antara kekuasaan dan rakyat. Transparansi informasi seharusnya membuka ruang dialog bersama media lokal, bukan satu pintu informasi,” ujarnya.
Tody juga menyoroti turbulensi APBD Jawa Barat dalam dua tahun terakhir. APBD Jawa Barat tercatat menurun dari Rp 37 triliun pada 2024 menjadi Rp 31 triliun pada 2025, dan kembali turun menjadi sekitar Rp 28,4 triliun pada 2026. Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi berkurangnya Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta nihilnya Dana Alokasi Khusus fisik untuk sektor pendidikan, jalan, dan infrastruktur daerah aliran sungai.
“Kok bisa gubernur yang memimpin hampir 50 juta penduduk terlihat adem ayem menghadapi penurunan APBD sebesar itu,” kritiknya.
Ia menilai janji menyejahterakan rakyat akan sulit terwujud jika belanja pemerintah menurun, investasi melemah, dan daya beli masyarakat ikut turun. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang dikejar secara masif di awal periode memang menguntungkan secara politik, namun berisiko membebani fiskal jika tidak diimbangi perencanaan kas yang matang.
Tody menegaskan, peran utama gubernur bukan mengurus teknis lapangan, melainkan mengorkestrasi kebijakan publik secara sistemik. Ia mendorong agar gubernur memperkuat peran Badan Pendapatan Daerah dan organisasi perangkat daerah terkait untuk merumuskan indikator kinerja yang jelas dalam meningkatkan realisasi PAD tanpa membebani rakyat melalui kenaikan pajak.
Beberapa terobosan yang disarankan antara lain optimalisasi investasi dengan kepastian hukum, penguatan sektor industri dan UMKM berbasis kearifan lokal, pengembangan klaster wisata budaya, bahari, dan agraris, serta penguatan sektor pendidikan dan ekonomi kreatif. Semua itu dinilai dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang bermuara pada peningkatan PAD Jawa Barat.
Selain itu, Tody juga menyoroti fakta bahwa lebih dari 50 persen industri nasional berada di Jawa Barat, namun pajaknya justru banyak ditarik ke Jakarta karena kantor pusat perusahaan berada di luar daerah. Ia mendorong keberanian pemerintah provinsi untuk mengajak dialog asosiasi industri agar kantor pusat dan kendaraan operasional industri beralih ke wilayah Jawa Barat.
Menurutnya, kepemimpinan yang inovatif, berjejaring luas, dan mampu menarik investasi secara konstruktif akan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, stabilitas daerah, serta partisipasi publik yang sehat.
“Pembangunan yang ideal harus mencakup stabilitas, pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan keterlibatan rakyat. Itulah fondasi demokratisasi yang sehat,” pungkasnya.
TAP, S.H. (Tody Ardiansyah Prabu, S.H.)
- Wakil Ketua Umum DPP FABEM-SM (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa dan Senat Mahasiswa)
- Ketua Umum RIU (Rakyat Indonesia Unggul)
- Praktisi Advokat PERADI, Alumni Universitas Trisakti
- Pendiri / Wakil Ketua KAPMI (Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia)
- Sekretaris JMSI Pengurus Daerah Jawa Barat (Jaringan Media Siber Indonesia)
