Misterius.co.id — Polemik anggaran di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang kian memanas. Dugaan kejanggalan dalam pengelolaan anggaran tahun 2024 kini tidak lagi sekadar menjadi sorotan, melainkan mulai bergerak menuju gelombang perlawanan terbuka.
Sikap bungkam dari pihak kampus dan minimnya respons dari instansi terkait justru mempertegas kecurigaan publik terhadap pengelolaan anggaran miliaran rupiah tersebut.
Berdasarkan dokumen resmi yang dihimpun, anggaran awal Poltekkes Tanjungkarang tercatat sekitar Rp102,7 miliar. Namun, sepanjang tahun berjalan, angka itu mengalami revisi hingga 13 kali, hingga akhirnya meningkat menjadi kurang lebih Rp114,7 miliar. Artinya, terdapat penambahan sekitar Rp12 miliar di tengah tahun anggaran.
Lonjakan tersebut dinilai bukan angka kecil. Di tengah tuntutan transparansi pengelolaan keuangan negara, perubahan signifikan tanpa penjelasan rinci memunculkan tanda tanya besar di tengah publik.
Lebih mencengangkan lagi, tingkat serapan anggaran disebut mencapai sekitar 97,7 persen atau setara Rp112 miliar. Tingginya angka serapan tersebut di satu sisi menunjukkan realisasi anggaran yang hampir tuntas, namun di sisi lain memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas dan ketepatan sasaran penggunaan anggaran.
Upaya konfirmasi kepada pihak Poltekkes hingga kini belum membuahkan hasil. Belum ada penjelasan resmi maupun klarifikasi terbuka terkait persoalan tersebut. Sementara itu, pihak Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang juga telah berulang kali dimintai tanggapan, terpantau aktif namun tetap memilih bungkam.
Situasi ini memantik reaksi Aliansi Triga Lampung. Mereka menilai sikap diam tersebut bukan lagi sekadar kelalaian, melainkan bentuk pengabaian terhadap hak publik untuk mengetahui penggunaan anggaran negara.
“Kalau dibiarkan, ini berbahaya. Publik berhak tahu ke mana uang miliaran itu digunakan. Jangan sampai ada kesan seolah-olah kebal hukum,” tegas perwakilan aliansi.
Tidak berhenti pada pernyataan, Aliansi Triga Lampung kini tengah menyiapkan langkah lanjutan. Dalam waktu dekat, mereka memastikan akan menggelar aksi ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
“Pekan depan kami pastikan akan melakukan aksi ke Kementerian Kesehatan. Kami akan menyuarakan dugaan bobroknya pengelolaan anggaran ini. Ini bukan persoalan kecil,” ujar Indra Mustain.
Selain itu, mereka juga mendesak aparat penegak hukum serta lembaga pengawas, termasuk Kejaksaan Tinggi Lampung dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, untuk segera melakukan audit dan penelusuran secara menyeluruh.
Sorotan publik kini mengerucut pada sejumlah pertanyaan penting, di antaranya mengenai dasar penambahan anggaran Rp12 miliar, penggunaan anggaran tersebut, serta pihak penyedia barang dan jasa yang terlibat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban resmi dari pihak terkait.
Dan ketika jawaban tak kunjung datang, tekanan publik mulai berubah menjadi gelombang aksi.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah ada yang harus dijelaskan, melainkan siapa yang berani bertanggung jawab.
