Berita

SMA Siger Dipersoalkan, LMND Minta Negara Utamakan Hak Siswa

×

SMA Siger Dipersoalkan, LMND Minta Negara Utamakan Hak Siswa

Sebarkan artikel ini

Misterius.co.id — Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Bandar Lampung menyatakan dukungan terhadap keberadaan SMA Siger sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tidak tertampung di SMA negeri.

Ketua Eksekutif Kota LMND Bandar Lampung, Marco Fadhillah, menegaskan dukungan tersebut sejalan dengan prinsip perjuangan LMND yang konsisten memperjuangkan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh rakyat.

Menurut Marco, persoalan utama yang harus dilihat dari hadirnya SMA Siger adalah masih tingginya angka putus sekolah di Kota Bandar Lampung.

“Banyak anak dari keluarga kelas pekerja dan rakyat miskin kota kehilangan akses pendidikan menengah atas karena keterbatasan daya tampung SMA negeri dan mahalnya biaya sekolah swasta,” ujarnya.

Ia menilai polemik yang berkembang saat ini justru bergeser dari substansi persoalan pendidikan ke konflik administratif dan tarik-menarik kepentingan politik. Kondisi tersebut dinilai berbahaya karena berpotensi menjadikan hak pendidikan anak-anak sebagai korban kegaduhan elite.

LMND Kota Bandar Lampung berpandangan, jika memang masih terdapat persoalan administratif dan perizinan dalam penyelenggaraan SMA Siger, hal itu seharusnya disikapi secara bertanggung jawab melalui koordinasi antar pemangku kepentingan.

Mereka mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, kementerian terkait, serta masyarakat untuk duduk bersama mencari solusi, bukan justru memperkeruh situasi dengan manuver politik.

“Pendidikan tidak boleh dijadikan arena konflik elite dan serangan politik. Perdebatan administrasi seharusnya diselesaikan oleh negara dan para pemangku kebijakan, sementara hak anak-anak untuk tetap bersekolah harus dijamin tanpa syarat,” tegas Marco.

LMND juga mengingatkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak warga atas pendidikan. Karena itu, setiap kebijakan yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi rakyat semestinya didukung dan disempurnakan, bukan dilemahkan dengan pendekatan prosedural yang mengabaikan realitas sosial di lapangan.

BACA JUGA  Mahasiswa UNIGAL Ciamis Ikuti Pendidikan Bela Negara di Brigif 13 Galuh Kostrad

“Kami mendesak seluruh pihak menghentikan kegaduhan politik dan segera memastikan keberlangsungan SMA Siger sebagai ruang pendidikan bagi rakyat. Masa depan anak-anak tidak boleh dikorbankan hanya karena konflik kepentingan dan lambannya birokrasi,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan