Misterius.co.id — Sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan perbandingan kondisi infrastruktur antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang mendadak viral dan memicu perbincangan luas di tengah masyarakat. Perbedaan kualitas jalan di dua wilayah bertetangga itu pun menuai sorotan dari Ketua DPW Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) Provinsi Lampung, Ferry Saputra, YS, SH., C.MK.
Sorotan publik bermula dari unggahan akun Facebook warga bernama Kristina Wati pada Rabu (28/01/2026). Dalam postingannya, ia memperlihatkan kondisi Jalan SP3 Bandar Anom, Rawa Jitu Utara, Mesuji, yang kini telah dibangun dengan cor beton dan tampak mulus. Unggahan itu disertai harapan agar perbaikan serupa juga segera dilakukan di wilayah perbatasan arah Wono Agung yang masuk Kabupaten Tulang Bawang, yang disebutnya masih berlubang dan menyulitkan pengendara.
Menanggapi hal tersebut, Ferry Saputra—yang akrab disapa Tut Ferry—menilai kondisi itu sebagai ironi pembangunan. Ia menyebut Kabupaten Tulang Bawang sebagai daerah induk justru terlihat tertinggal dibandingkan Mesuji yang merupakan daerah hasil pemekaran.
“Ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah. Seharusnya Pemkab Tulang Bawang bertanya pada diri sendiri, mengapa daerah pemekaran justru mampu menunjukkan percepatan pembangunan infrastruktur, sementara wilayah induknya masih menyisakan banyak persoalan jalan rusak,” ujar Tut Ferry saat ditemui di kediamannya di Kampung Warga Indah Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Kamis (29/01/2026).
Ia juga menyoroti aspek kapasitas anggaran. Menurutnya, sebagai kabupaten induk, Tulang Bawang memiliki kemampuan fiskal yang lebih besar dibanding Mesuji, baik dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer pusat.
“Secara total anggaran, Tulang Bawang memiliki kapasitas pembiayaan yang lebih besar. Artinya, secara logika, ruang fiskal untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seharusnya juga lebih memadai,” tegasnya.
Selain kuantitas anggaran, Tut Ferry turut mengkritisi kualitas hasil pembangunan infrastruktur di Tulang Bawang. Ia menilai sejumlah proyek jalan yang dikerjakan belum memberikan hasil optimal bagi masyarakat.
“Kalaupun ada pembangunan, masyarakat masih banyak yang mengeluhkan kualitasnya. Ini perlu menjadi bahan evaluasi agar setiap anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan infrastruktur yang tahan lama dan bermanfaat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pernyataannya didasarkan pada temuan lapangan, bukan sekadar opini. Bahkan, ia menyatakan siap menunjukkan langsung titik-titik infrastruktur yang dinilai bermasalah.
“Apa yang kami sampaikan ini berbasis fakta di lapangan. Jika diperlukan, kami siap mendampingi pihak terkait untuk meninjau langsung kondisi jalan yang dimaksud,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut diharapkan menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar tidak hanya fokus pada realisasi anggaran, tetapi juga memastikan kualitas pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Pendi)
